Peran Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau CSR

PPKH Kecamatan Lakbok - Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Undamg-Undang No 11 Tahun 2009 adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Permasalahan sosial yang sering kita kenal dengan istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial) dengan 27 kategori merupakan fokus sasaran dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sendiri agar PMKS dapat berfungsi sosial di lingkungannya yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, dapat menjalankan peran dan fungsinya baik didalam keluarga, kelompok atau masyarakat serta dapat mengakses sistem sumber pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Ketika keiga unsur ini terpenuhi maka maka selanjutnya perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan jaminan sosial bagi mereka yang masih labil dalam kesejahteraan sosial.


Dalam melaksanakan tujuan dari Kesejahteraan sosial  tersebut tidak hanyalah menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen msyarakat termasuk didalamnya Dunia Usaha, Stakeholder masyarakat dan Dunia Pendidikan. Dunia Usaha yang berbentuk profit juga memiliki tanggung Jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat yang kita kenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility).


Kenapa Dunia Usaha juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial? Bukannya mereka hanya fokus pada pengembangan bisnis/usaha yang bersifat profit. Untuk apa perlu repot repot menyisihkan anggaran sebagai ongkos tambahan  yang tidak sedikit jumlahnya untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukankah mereka buka usaha menggunakan uang pribadi dan hasil dari kerja keras mereka sendiri bukan kerja bersama yang meilbatkan masyarakat kecuali para karyawan yang bekerja didalamnya. Perusahaan hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan karyawannya. Apakah hanya itu saja? Jawaban ini yang kerap dilontarkan oleh para pengusaha yang memiliki usaha.

Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab uuntuk mengmbangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social seperti program-program pendidikan, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat, ataupun masyyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. (Wibisono:2007). CSR di Indonesia telah ada di Indonesia sejak tahun 1990-an. Hadirnya CSR di Indonesia dikarenakan gerakan sosial berupa tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh, serta LSM perempuan. Program CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahuun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Bhatt (2000:6) terdapat tiga alasan mengapa perusahaan melakukan CSR:

1. Perusahan sudah seharusnya patuh pada peraturan nasional. Demikian jjuga dengan Multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar Internasional

2. Risk minimisation. Meminimalisir berbagai kerusakan yang terjadi baik dari operasi peruhaan maupun dari rekanan bisnisnya. Tujuan jangka panjang ini perlu dipikirkan oleh pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat disekitar agar mendapatkkan dukungan moril dalam mengembangkan usahanya serta memprotek dari ancaman dan kerusakan yang datang dari luar.

3. Value Creation. Perusahaan dapat menciptakan positif social value dengan melibatkan masyarakat di dalamnya seperti inovasi investasi sosial.konsultasi dengan Stakholder, dialog, kebijakan dan membangun institusi masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan perusahaan lain

Dar pendapat pakar diatas sudah jelas bahwa CSR dilakukan oleh peruusahan baik yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan menunjukan sifat kepedulian dan berbagi terhadap karyawan maupun masyarakat di lingkungan perusahaan maupun masyarakat luas. Hal ini sebagai komitemen berkelanjutan untuk menjadi harmonisasi perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasional. Penerapan Program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Scara langsung maupun tidak langsung, peerusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi invest sosial dalam melindungi perusahaan dari kerusakan/ancaman dari luar.


Pustaka :
Ferdiyan Pratama, S,ST - http://puspensos.kemsos.go.id/

http://sipuu.setkab.go.id

http://iariadi.web.id/

Post a Comment

2 Comments